Jakarta-Polemik dugaan permintaan setoran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Maluku Utara kini tidak lagi hanya menjadi persoalan antara pengelola SPPG dan pihak-pihak yang disebut dalam percakapan yang beredar. Sorotan mulai mengarah ke DPP Partai Gerindra, menyusul munculnya nama Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Sahril Taher, dalam sejumlah pemberitaan terkait dugaan “uang pusat” dan “hak pusat”.
Sejumlah media pada September 2026 memberitakan beredarnya tangkapan layar percakapan WhatsApp yang disebut-sebut melibatkan Sahril Taher dengan pengurus yayasan pengelola SPPG. Dalam percakapan tersebut, terdapat pembahasan mengenai pembayaran kepada “pusat” dan penyebutan rekening atas nama CV Twone Sukses Ciptanusa.
Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta menilai posisi Sahril Taher sebagai Ketua DPD Gerindra Maluku Utara membuat persoalan tersebut memiliki dimensi kelembagaan yang perlu dijelaskan secara terbuka. “Ini bukan soal menghakimi seseorang. Ini soal pertanggungjawaban dan klarifikasi. Kalau nama seorang pimpinan partai disebut dalam polemik pengelolaan program pemerintah, maka DPP Gerindra harus turun tangan memastikan apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Bunari Korlap.
Desakan kepada DPP Gerindra menguat setelah sejumlah pemberitaan menyebut nama Sahril Taher dalam dugaan komunikasi mengenai pembayaran “uang pusat”. Salah satu pemberitaan mengutip percakapan yang disebut memuat permintaan agar pembayaran segera dilakukan. Dalam rangkaian percakapan yang diberitakan, pihak yang disebut sebagai Sahril juga disebut memberikan rekening Bank Mandiri atas nama CV Twone Sukses Ciptanusa dengan keterangan pembayaran peralatan dapur MBG. Media lain juga memberitakan adanya dugaan transaksi dari sejumlah SPPG dan menyebut nominal serta pola pembayaran tertentu. Akan tetapi, informasi tersebut tetap harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, rekening, pihak pengirim, pihak penerima, serta tujuan penggunaan dana. Karena itu, AMAK MALUT-JAKARTA menilai DPP Gerindra memiliki ruang untuk meminta penjelasan langsung kepada Sahril Taher.
Bagi Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Maluku Utara-Jakarta, polemik tersebut kini menjadi ujian bagi transparansi internal partai. Mereka meminta DPP Gerindra tidak menunggu polemik semakin melebar, melainkan segera memanggil Sahril Taher untuk memberikan klarifikasi internal.
“DPP Gerindra jangan diam. Panggil Sahril Taher. Klarifikasi secara terbuka. Publik sedang mempertanyakan hubungan antara nama pimpinan partai, dugaan permintaan setoran, istilah ‘uang pusat’, dan rekening perusahaan yang disebut dalam percakapan,” tegas Bunari.
Mahasiswa menegaskan, langkah tersebut bukan merupakan vonis terhadap Sahril Taher maupun Partai Gerindra. Sebaliknya, pemeriksaan dan klarifikasi diperlukan agar seluruh pihak memperoleh ruang untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya.
Comment