YOGYAKARTA, MAHERANEWS.COM — Ketua Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta, Ikmal Ali M. Nur, mendesak Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Timur untuk segera melakukan evaluasi terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Halmahera Timur. Desakan ini muncul karena dinas tersebut dinilai miskin gagasan inovatif dan cenderung mengabaikan persoalan kawasan transmigrasi.
Pernyataan itu disampaikan Ikmal usai dialog bertajuk “Ketimpangan Kawasan Transmigrasi UPT Patlean, Maba Utara” yang digelar di Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Selasa (13/02/2026).
Menurut Ikmal, hasil diskusi mengungkap bahwa selama ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Halmahera Timur lebih menitikberatkan program pada sektor ketenagakerjaan, sementara kawasan Transmigrasi Patlean di Maba Utara justru terabaikan.
“Dari dialog ini terlihat jelas bahwa perhatian dinas hanya fokus pada ketenagakerjaan. Kawasan transmigrasi Patlean yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan justru luput dari perhatian,” kata Ikmal.
Ia juga menyoroti peran DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang dinilai tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan. Ikmal menyebut DPRD seolah mengalami disfungsi karena membiarkan kinerja dinas berjalan tanpa evaluasi serius.
“DPRD tahu program tiap dinas dan besaran anggarannya. Jika ada dinas yang berat sebelah dalam menjalankan tugas dan fungsi, DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya mengevaluasi dan memberi masukan, bukan malah membiarkan kepentingan rakyat diabaikan,” tegasnya.
Ikmal menilai, jika Komisi II DPRD Halmahera Timur menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, kondisi kawasan Transmigrasi Patlean di Maba Utara tidak akan mengalami stagnasi berkepanjangan seperti saat ini.
Ia merujuk pada hasil penelitian PSPK UGM yang menyimpulkan bahwa kawasan Transmigrasi Patlean berada dalam kondisi stagnan. Temuan tersebut, kata Ikmal, menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah yang selama ini menggagas Maba Utara sebagai lumbung pangan.
“Bagaimana mungkin menjadikan Maba Utara sebagai lumbung pangan, jika kawasan transmigrasi yang menjadi ujung tombak pertanian justru diabaikan,” pungkasnya.
IKPM-HT Yogyakarta berharap Komisi II DPRD Halmahera Timur segera mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi kinerja dinas terkait dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pembangunan kawasan transmigrasi serta kesejahteraan masyarakat.
Comment