Ternate, Suaratempo – Kasus kekerasan terhadap siswa maupun kekerasan antarsiswa kembali terjadi di Maluku Utara, dan publik sudah terlalu sering mendengar alasan yang sama: “Kami sudah lakukan sosialisasi.” Pernyataan ini terdengar indah di atas kertas, tetapi tidak cukup kuat untuk menahan kenyataan pahit bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan masih terus berulang.
Pertanyaannya sederhana: Jika sosialisasi sudah dilakukan di semua kabupaten/kota, mengapa anak-anak kita masih menjadi korban?
Jawabannya tidak sederhana, tetapi jelas: ada sesuatu yang tidak beres dalam cara sekolah dan pemangku kebijakan memandang persoalan kekerasan. Sosialisasi telah dilakukan, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Tidak menyentuh ruang kelas. Tidak menyentuh pola pikir guru. Tidak menyentuh budaya sekolah yang sudah lama membiarkan kekerasan sebagai hal yang “biasa”.
Kekerasan yang Dinormalisasi: Masalah Utama yang Tak Pernah Dibicarakan
Di banyak sekolah, kekerasan masih dianggap bagian dari disiplin. Siswa dimarahi dengan kata-kata merendahkan, dijewer, dipukul meja, bahkan dipaksa menerima perlakuan kasar atas nama “pembinaan”. Lebih buruk lagi, kekerasan antarsiswa sering dibiarkan berkembang, karena dianggap persoalan sepele yang “anak-anak juga bisa selesaikan sendiri”.
Normalisasi inilah yang membuat kekerasan terus hidup.
Sosialisasi tidak akan pernah efektif jika budaya sekolah tidak berubah.
Sosialisasi Bukan Solusi, Hanya Pintu Masuk
Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara telah melakukan sosialisasi anti-perundungan di tingkat kabupaten/kota, dan itu langkah baik. Tetapi harus diakui: sosialisasi bukan solusi, dan tidak bisa menjadi tameng bagi kegagalan membangun sistem perlindungan anak di sekolah.
- Sosialisasi tidak otomatis menciptakan langkah teknis penanganan kasus.
- Sosialisasi tidak otomatis mengubah mentalitas guru yang sudah puluhan tahun mengajar dengan pendekatan hukuman.
- Sosialisasi tidak otomatis membangun mekanisme pelaporan yang aman untuk siswa.
Sosialisasi hanya akan menjadi kegiatan seremonial jika tidak ada tindak lanjut yang mengikat.
Kenyataannya, banyak sekolah tidak tahu harus berbuat apa ketika terjadi kekerasan. Kepala sekolah bingung, guru bingung, siswa takut, orang tua frustrasi. Maka kasus pun berulang.
Ketika Sekolah Tak Punya Sistem, Korban Selalu Diam
Masalah terbesar bukan hanya tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi ketiadaan sistem penanganan di sekolah. Banyak sekolah tidak memiliki:
- SOP penanganan kasus kekerasan
- Tim perlindungan anak
- Data kasus yang terdokumentasi
- Prosedur pelaporan aman bagi siswa
- Ruang konseling yang benar-benar berfungsi
Tanpa sistem, semua kasus akan ditutup rapat atau dianggap selesai setelah pelaku “minta maaf”. Sementara korban tetap membawa trauma yang berdampak pada prestasi, kesehatan mental, dan kepercayaan diri.
Penanganan Seharusnya Tidak Repot Hanya Butuh Kemauan Serius
Untuk menekan kekerasan di sekolah, langkah-langkah yang diperlukan sebenarnya tidak rumit:
1. Dinas Pendidikan harus bergerak lebih dari sekadar sosialisasi.
Bentuk supervisi rutin, audit budaya sekolah, evaluasi penanganan kasus, dan bimbingan teknis yang bersifat aplikatif, bukan hanya ceramah.
2. Sekolah wajib membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
Tidak hanya nama di SK, tetapi tim yang benar-benar bekerja, menerima laporan, dan melakukan intervensi cepat.
3. Guru harus disiapkan, bukan hanya diingatkan.
Pelatihan tentang psikologi anak, manajemen kelas tanpa kekerasan, dan teknik resolusi konflik harus dilakukan secara berkala.
4. Orang tua harus dilibatkan sebagai mitra, bukan hanya penonton.
Karena budaya kekerasan sering berasal dari rumah.
5. Kanal pelaporan aman harus tersedia bagi siswa.
Ada sekolah yang bahkan tidak punya kotak aspirasi, apalagi hotline pelaporan yang menjamin kerahasiaan.
Sebuah Ajakan: Jangan Lagi Menyalahkan Anak
Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan siswa sebagai biang keributan.
Ketika anak-anak berkelahi, merundung, atau melakukan kekerasan, itu bukan hanya persoalan mereka itu cermin dari sistem pendidikan yang gagal menghadirkan rasa aman.
Maka tanggung jawab ini harus dibagi secara tegas: Dinas yang mengawasi, sekolah yang menjalankan, orang tua yang mendukung, dan masyarakat yang peduli.
Akhirnya, Pertanyaan Ini Harus Dijawab Bersama
Jika sosialisasi sudah dilakukan, tetapi kekerasan tetap terjadi, maka pilihan kita hanya dua:
Menyalahkan siswa, atau memperbaiki sistem.
Dan sebagai orang dewasa, kita tahu pilihan yang benar.
Anak-anak tidak boleh terus menerus menanggung akibat dari kegagalan struktur pendidikan kita.
Saatnya bergerak lebih jauh dari sekadar sosialisasi.
Saatnya membangun sekolah yang benar-benar aman bukan hanya terlihat aman di laporan kegiatan.
Comment