Aimar Naser
Jakarta-Di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih membelit Kabupaten Halmahera Timur, kebijakan anggaran untuk proyek pembersihan kanal senilai Rp40,8 miliar memunculkan tanda tanya besar. Bukan semata soal angka yang fantastis, tetapi soal sensitivitas pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Masyarakat Halmahera Timur hingga hari ini masih dihadapkan pada realitas infrastruktur jalan yang belum merata, akses air bersih yang terbatas di sejumlah wilayah, fasilitas kesehatan yang minim, hingga persoalan pendidikan yang belum sepenuhnya layak. Dalam konteks ini, pengalokasian anggaran besar untuk proyek kanal terasa tidak sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pertanyaannya sederhana: apakah proyek ini benar-benar mendesak, atau justru dipaksakan?
Pembersihan kanal tentu penting dalam konteks pengendalian banjir dan tata kota. Namun, urgensinya harus diukur secara objektif dan transparan. Ketika kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, maka proyek dengan nilai jumbo seperti ini berpotensi mencederai rasa keadilan publik. Lebih jauh, publik berhak mengetahui secara detail: bagaimana perencanaan proyek ini, siapa pelaksananya, bagaimana mekanisme penganggarannya, serta apakah terdapat potensi pemborosan atau bahkan penyimpangan.
Kondisi ini tidak bisa dibiarkan menjadi ruang abu-abu.
Kami mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi , untuk segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proyek tersebut. Audit investigatif harus dilakukan secara terbuka dan independen guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan keuangan daerah.
Lebih dari itu, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari penegak hukum, maka gelombang kekecewaan publik berpotensi berubah menjadi aksi nyata. Konsolidasi mahasiswa Halmahera Timur Se jakarta, bukan hal yang mustahil. Aksi demonstrasi hingga pelaporan resmi ke lembaga akan menjadi opsi yang sah dalam negara demokrasi.
Ini bukan sekadar kritik, tetapi peringatan.
Pemerintah daerah harus kembali pada prinsip dasar pembangunan: keberpihakan kepada kebutuhan rakyat. Setiap rupiah dari APBD adalah amanah, bukan ruang eksperimen kebijakan yang jauh dari rasa keadilan.
Jika prioritas terus diabaikan, maka kepercayaan publik adalah taruhan yang akan hilang. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, stabilitas sosial pun ikut terancam.
Comment