Jakarta-Laporan resmi terkait dugaan kejanggalan proyek pembersihan kanal di Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2023–2026 dengan nilai mencapai Rp70 miliar, kini telah resmi masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketua Gerakan Mahasiswa Haltim-Jakarta, Aimar Naser, mendesak KPK untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proyek tersebut. Ia menilai, besarnya anggaran yang terus meningkat setiap tahun patut diduga tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar proyek biasa. Nilainya fantastis dan terus membengkak dari tahun ke tahun. KPK harus segera turun tangan melakukan audit investigatif agar terang benderang,” tegas Aimar dalam keterangannya.
Aimar juga secara tegas meminta agar Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur diperiksa, mengingat posisinya sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, peran TAPD sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan anggaran, sehingga tidak mungkin lepas dari tanggung jawab atas proyek tersebut.
Selain itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Halmahera Timur juga dinilai wajib diperiksa sebagai pihak teknis yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan proyek.
“Sekda sebagai bagian dari TAPD dan Kadis Perkim sebagai eksekutor teknis harus dimintai pertanggungjawaban. Ini penting untuk memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan anggaran,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Aimar turut menyoroti peran mitra kerja pemerintah daerah, khususnya Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Ia mempertanyakan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh lembaga legislatif tersebut.
“Kami juga mendesak agar Komisi III DPRD Haltim diperiksa. Apakah mereka benar-benar mencermati proyek ini atau justru ada kesepakatan di bawah meja? Ini harus dibuka ke publik,” tegasnya.
Aimar menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap mengawal proses ini hingga tuntas. Ia juga membuka kemungkinan akan dilakukan aksi demonstrasi lanjutan di Jakarta sebagai bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika tidak ada langkah konkret dari KPK, kami siap turun ke jalan untuk memastikan penegakan hukum berjalan,” tutupnya.
Laporan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran di Halmahera Timur, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan uang rakyat.
Comment